Headline News

Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
d. Bagian Legislasi;
e. Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan:
a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
b. Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan; dan
c. Subbagian Keprotokolan dan Humas.

Bagian  Perencanaan dan Keuangan  membawahkan:
a. Subbagian Program;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Legislasi membawahkan:
a. Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
b. Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan; dan
c. Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan membawahkan:
a. Subbagian Penganggaran;
b. Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan; dan
c. Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sekretaris DPRD
Sekretaris DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:   

  • Perumusan,    penetapan,    pelaksanaan    program    dan    anggaran    fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
  • perumusan,    penetapan,    pelaksanaan    kebijakan    fasilitasi    penyediaan staf ahli/tim ahli/Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD;
  • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan fasilitasi fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
  • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat DPRD;
  • pengoordinasian pelaksanaan tugas perbantuan penyediaan layanan informasi publik;
  • pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
  • pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja DPRD;
  • pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi rapat penyusunan agenda kegiatan DPRD secara berkala;
  • pengoordinasian    pelaksanaan    sosialisasi/deseminasi/sinkronisasi/publik hearing produk hukum DPRD;
  • pengoordinasian fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD;
  • pengoordinasian fasilitasi dan sidang/rapat etik DPRD;
  • Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan;
  • pengoordinasian    pelaksanaan    penyusunan    standar    operasional pelaksanaan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
  • pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan reses DPRD;
  • pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna istimewa sesuai kebutuhan DPRD;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat  DPRD; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.


Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi  urusan administasi kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga serta keprotokolan dan humas.

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  • penyusunan perencanaan pada bagian Umum dan kepegawaian;
  • pengoordinasian Perumusan program dan anggaran di lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dibidang administasi kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga serta keprotokolan dan humas;
  • pengoordinasian    pelaksanaan    tugas    di    lingkup    Bagian    Umum    dan Kepegawaian;
  • pelaksanaan    fasilitasi    pengadaan    staf    ahli/tim    ahli/Tenaga    Ahli    yang diperlukan DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas DPRD;
  • pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  • pelaksanaan    pelayanan    dan    pengelolaan    perjalanan    dinas    kunjungan kerja/koordinasi/konsultasi/menghadiri undangan untuk Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas kunjungan kerja/koordinasi/konsultasi/menghadiri undangan untuk DPRD dan pendamping, selain pelaksanaan fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan;
  • pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang milik daerah  lingkup  DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan    pengadaan    perlengkapan    dan    pengadaan    barang    lingkup Sekretariat DPRD;
  • penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan, barang, sarana dan prasarana milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
  • Pengoordinasian penyedian data dan dokumentasi serta informasi publik;
  • pelaksanaan fasilitasi protokoler pimpinan DPRD serta kehumasan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penerimaan kujungan kerja/tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi hearing/dialog/konferensi pers dan  penyampaian aspirasi masyarakat/penanganan demo;
  • pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan media center dan teknologi informasi lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi hubungan kerjasama dengan media massa, aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi pemberitaan/publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD;
  • pelaksanaan pengadaan pakaian dinas DPRD serta atributnya;
  • pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di  lingkup  Bagian  Umum dan Kepegawaian; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
  • pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    pelaksanaan    tugas    pada    Subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
  • melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  • melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
  • memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi  jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan DPRD;
  • menyiapkan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas pegawai serta atributnya;
  • menyiapkan    bahan    dan    dokumen    pendukung    pelaksanaan fasilitasi pengadaan staf ahli/Tenaga Ahli/tim ahli yang dibutuhkan DPRD;
  • melaksanakan pelayanan administrasi staf ahli/Tenaga Ahli/tim ahli DPRD;
  • menyiapkan    bahan    dan    dokumen    pendukung    pelaksanaan    fasilitasi peningkatan kemampuan dan kapasitas DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas kunjungan kerja/koordinasi/konsultasi/menghadiri undangan untuk Sekretariat DPRD;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup subbagian Administrasi Kepegawaian;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian Administrasi Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    pelaksanaan    tugas    pada    Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • menyiapkan peralatan pendukung kegiatan rapat DPRD  dan  Sekretariat DPRD;
  • melaksanakan    kegiatan    pengamanan,    pemeliharaan    kebersihan    gedung, taman dan fasilitas lainnya lingkup sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen penataan dan pengelolaan asset daerah lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen penyelenggaraan pengadaan perlengkapan dan pengadaan barang lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen penyelenggaraan pemeliharaan perlengkapan, barang, sarana dan prasarana milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pelayanan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • melaksanakan pelayanan dan pengelolaan fasilitasi perjalanan dinas  kunjungan kerja/koordinasi/konsultasi/menghadiri undangan untuk DPRD dan pendampingannya;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah;
  • melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor  serta barang pakai habis;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Rumahtangga dan Perlengkapan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Keprotokolan dan Humas memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Protokol dan Humas;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Protokol dan Humas;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Protokol dan Humas;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Subbagian Protokol dan Humas;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian  Protokol  dan Humas;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi protokoler pimpinan DPRD serta kehumasan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi dan koordinasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi/ menghadiri undangan untuk Pimpinan DPRD dan pendamping;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi dan koordinasi penerimaan kujungan kerja/tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi hearing/dialog/ konferensi pers dan penyampaian aspirasi masyarakat/penanganan demo;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pengelolaan dan pengembangan media center dan teknologi informasi lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi hubungan kerjasama dengan media massa, aparat penegak hukum dan kelompok  masyarakat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat  DPRD;
  • melaksanakan koordinasi peliputan, penyaringan data serta analisis bahan pemberitaan dan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi pemberitaan/publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pengadaan pakaian dinas DPRD serta atributnya;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan tugas perbantuan penyediaan layanan informasi publik;
  • melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Protokol dan Humas;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Protokol dan Humas; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan program, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

Kepala    Bagian    Perencanaan    dan    Keuangan    dalam    melaksanakan    tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

  • pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Sekretariat DPRD;
  • pengoordinasian    dan    pelaksanaan    penyusunan    perencanaan    di    lingkup Sekretariat DPRD dan DPRD;
  • pengoordinasian pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat DPRD;
  • perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat DPRD;
  • pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan    pelaksanaan    tugas dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  • pengoordinasian pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • pelaksanaan penyusunan serta pengelolaan usulan kegiatan dan anggaran;
  • pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan DPRD;
  • pelaksanaan    fasilitasi    rapat    penyusunan    agenda    kegiatan    DPRD    secara berkala;
  • pengoordinasian pelaksanaan pembukuan, verifikasi, dan penyiapan bahan kajian kebijakan administrasi pengelolaan keuangan di lingkup Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  • pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pengoordinasian dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  • pengoordinasian pengendalian, dan pengawasan pengelolaan keuangan;
  • pelaksanaan penyusunan laporan neraca keuangan;
  • pelaksanaan pengendalian pengelolaan anggaran lingkup Sekretariat DPRD; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kepala Subbagian Program memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Program;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Program;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Program;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Program;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada  Subbagian  Program;
  • menyusun rencana kerja, kinerja  dan anggaran  tahunan Subbagian Program;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan serta pengelolaan usulan kegiatan dan anggaran;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran  lingkup  DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan    bahan    dan    dokumen    pendukung    pelaksanaan    fasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi rapat penyusunan agenda kegiatan DPRD secara berkala;
  • menghimpun data informasi dan dokumentasi;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Program;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Program; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

  •  menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Keuangan;
  •  menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  •  menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  •  melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
  •  menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan;
  •  menyusun    rencana    kerja,    kinerja    dan    anggaran    tahunan    Subbagian Keuangan;
  •  menyiapkan    bahan    dan    dokumen    pendukung    kegiatan    perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  •  menyiapkan    bahan    dan    dokumen    pendukung    pelaksanaan    penyusunan laporan neraca keuangan;
  •  menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat DPRD;
  •  menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
  •  melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan belanja langsung lainnya lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
  •  menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
  •  menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan; dan
  •  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada  Subbagian  Evaluasi  dan Pelaporan;
  • menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan pengendalian pengelolaan anggaran lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan dan penyiapan laporan kegiatan bulanan, triwulanan dan tahunan lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan dan penyiapan materi evaluasi program, kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan  penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran lingkup Sekretariat DPRD;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Bagian Legislasi
Kepala Bagian Legislasi memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan  Perancangan Produk Hukum Daerah, Kajian Hukum dan Perundangan serta Risalah Fasilitasi Legislasi.

Kepala Bagian Legislasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

  • pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bagian Legislasi;
  • penyusunan perencanaan pada Bagian Legislasi;
  • pengoordinasian pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bagian Legislasi;
  • perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bagian Legislasi;
  • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas meliputi perancangan produk hukum daerah, kajian hukum dan perundangan serta penyusunan risalah fasilitasi legislasi;
  • pelaksanaan penyusunan Norma, Standar Prosedur, dan Ketentuan lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi rapat dalam kegiatan penyusunan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian  Anggota  DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi pembentukan  dan  perubahan  susunan  alat  kelengkapan DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi sidang/rapat alat kelengkapan DPRD lainnya  atas laporan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan produk hukum Daerah sesuai kebutuhan;
  • pelaksanaan kegiatan sosialisasi/deseminasi/sinkronisasi/publik hearing produk hukum DPRD;
  • pengoordinasian perumusan/penyusunan produk hukum Daerah;
  • pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan telaahan produk hukum Daerah;
  • pelaksanaan fasilitasi rapat kegiatan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
  • pelaksanaan fasilitasi sidang/rapat etik DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
  • pelaksanaan    fasilitasi    sidang/rapat    dan    penyusunan    risalah persidangan/rapat terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD;
  • pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi untuk DPRD dan pendampingan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi;
  • pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bagian Legislasi; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah memiliki tugas :

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas staf pada Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    pelaksanaan    tugas    pada    Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyusun    rencana    kerja,    kinerja    dan    anggaran    tahunan    Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyusunan Norma, Standar Prosedur, dan Ketentuan lingkup DPRD dan sekretariat DPRD;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    dan    dokumen    pendukung perumusan/penyusunan produk hukum DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi rapat penyusunan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi untuk DPRD dan pendampingan dalam rangka penyusunan produk hukum DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan perubahan susunan alat kelengkapan DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyelenggaraan sidang/rapat alat kelengkapan DPRD lainnya atas laporan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan produk hukum daerah sesuai kebutuhan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi/deseminasi/sinkronisasi/publik hearing produk hukum DPRD;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perancangan Produk Hukum Daerah; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada  Subbagian  Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pelaksasna pada Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    dan    dokumen    pendukung perumusan/penyusunan Produk Hukum Daerah usul Walikota;
  • menyelenggarakan pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan telaahan Produk Hukum Daerah usul Walikota;
  • melaksanakan fasilitasi rapat penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi untuk DPRD dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah usul Walikota;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan fasilitasi sidang/rapat etik DPRD;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Kajian Hukum dan Perundangan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Risalah Fasilitasi Legisilasi memiliki tugas :

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pendokumentasian seluruh produk hukum daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya;
  • melaksanakan    pengumpulan,   penyiapan  dan   pendistribusian data/bahan pelaksanaan sidang DPRD terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyelenggaraan sidang paripurna dan penyusunan risalah persidangan/rapat terkait pelaksanakan fungsi legislasi DPRD;
  • melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pendokumentasian seluruh risalah sidang/rapat legislasi Daerah;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Risalah Fasilitasi Legislasi; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan
Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan memiliki tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan Penganggaran, Penyelenggaraan Pengawasan serta Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Kepala    Bagian    Penganggaran    dan    Pengawasan  dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

  •  pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di lingkup Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
  •  penyusunan perencanaan pada Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
  •  pengoordinasian    pelaksanaan    program    dan    anggaran    di    lingkup    Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
  •  perumusan   dan   pelaksanaan   program   dan   anggaran    di lingkup Bagian Penganggaran dan Pengawasan;
  •  pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas meliputi penganggaran, penyelenggaraan pengawasan serta penyusunan  risalah fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
  •  pelaksanaan sidang/rapat penyusunan anggaran Daerah;
  •  pelaksanaan    koordinasi    dan    fasilitasi    penyelenggaraan    sidang/rapat penyusunan kebijakan anggaran Daerah;
  •  pelaksanaan fasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya atas laporan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan produk hukum Daerah apabila diperlukan;
  •  pengoordinasian dan pelaksanaan sidang/rapat evaluasi  pelaksanaan  anggaran Daerah;
  •  pelaksanaan fasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya atas opini laporan keuangan daerah dan aspek pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD lainnya apabila diperlukan;
  •  pelaksanaan fasilitasi kegiatan reses DPRD dan pendampingan;
  •  Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  •  pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna istimewa sesuai kebutuhan DPRD;
  •  pelaksanaan penyelenggaraan sidang/rapat dan penyusunan risalah persidangan/rapat terkait pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan  DPRD;
  •  pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk DPRD dan pendampingan;
  •  pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
  •  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Subbagian Penganggaran memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Penganggaran;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Penganggaran;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Penganggaran;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan, pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Penganggaran;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Penganggaran;
  • menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbagian Penganggaran;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan sidang/rapat penyusunan anggaran Daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung koordinasi dan penyelenggaraan sidang/rapat penyusunan kebijakan anggaran Daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi penyelenggaraan sidang/rapat penyusunan kebijakan anggaran Daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi pelaksanaan fungsi penganggaran untuk DPRD dan pendampingan;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Penganggaran;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Penganggaran; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan memiliki tugas :

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • melaksanakan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian,    pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyiapkan    bahan    koordinasi    pelaksanaan    tugas    pada    Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyusun    rencana    kerja,    kinerja    dan    anggaran    tahunan    Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya atas laporan dugaan  pelanggaran  atas  pelaksanaan produk hukum Daerah apabila diperlukan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyelenggaraan sidang/rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Daerah;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi perjalanan dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi pelaksanaan fungsi pengawasan untuk DPRD dan pendamping;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi pembentukan alat kelengkapan DPRD lainnya atas opini laporan keuangan daerah dan aspek pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD lainnya apabila diperlukan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi kegiatan reses DPRD dan pendampingan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan memiliki  tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • melaksanakan pengumpulan, penyiapan dan pendistribusian data/bahan pelaksanaan sidang DPRD terkait pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung penyelenggaraan sidang paripurna dan penyusunan risalah persidangan/rapat terkait pelaksanaan fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • melaksanakan penghimpunan, penyusunan dan pendokumentasian seluruh risalah sidang/rapat fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung  fasilitasi  penyelenggaraan  sidang paripurna istimewa sesuai kebutuhan DPRD;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.